Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) akan menggugat pemerintah karena lalai dalam pemeliharaan Situ Gintung yang mengakibatkan bencana jebolnya tanggul penampungan air tersebut.

"Walhi mempertimbangkan mengajukan gugatan hukum Legal Standing atau memfasilitasi warga korban melakukan gugatan `Class Action` kepada pemerintah provinsi Banten dan Departemen Teknis terkait," kata Juru Kampanye Air dan Pangan Walhi Eksekutif Nasional, Erwin Usman melalui pesan singkat, Minggu.

Erwin mengatakan rencana gugatan kepada pemerintah tersebut karena melihat bencana Situ Gintung murni merupakan kelalaian pemerintah menerapkan UU No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No7/2004 tentang Sumber Daya Air c.q PP No.42/2008 tentang Pengelolaan Sumberdaya Air dan UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Sebelumnya, Erwin mengatakan Walhi menuntut kepada pemerintah agar membuat sistem peringatan dini (Early Warning System) kepada masyarakat di sekitar situ di wilayah Jabodetabek (Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi).

"Early Warning System segera dibenahi. Maksimal 24 jam besok sudah ada peringatan kepada masyarakat di daerah rawan," kata Erwin mengenai solusi pasca tragedi Situ Gintung, Ciputat, Tangerang. Erwin melihat pemerintah tidak serius merawat Situ Gintung terbukti dari laporan masyarakat sekitar yang tidak ditanggapi oleh pemerintah.

DPD Minta Diselidiki

Sementara Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Ginandjar Kartasasmita dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Minggu, meminta Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah Provinsi Banten dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang segera mengambil langkah-langkah penyelamatan tanggap darurat untuk mengatasi musibah tersebut dan mencegah penderitaan masyarakat yang lebih besar lagi. "Pemerintah harus segera melakukan penyelidikan yang cermat dan seksama," kata Ginandjar menyampaikan belasungkawa atas nama seluruh anggota DPD.

ANTARA | GLOBAL| Jakarta